Pengamatan ini bertujuan untuk
memahami seperti apa model komunikasi seorang mentri Menko polhukam,(Mahfud
MD) model aristoteles dan uses gratification theory yg memanfaatkan metafor
teater untuk menganilisis prilaku berkomunikasi manusia.
Etika komunikasi dalam politik
merupakan tata nilai berkomunikasi dalam peristiwa politik. Masalah politik
adalah aktivitas pada hierarki tertinggi dalam kehidupan sosial. Maka kajian
ini akan fokus pada komunikator politik, pesan politik dan saluran politik.
Komunikator politik sebagai pelaku utama atau yang mengawali pembentukan pesan
sampai dengan menggunakan saluran tertentu yang ditujukan kepada penerima pesan
politik (khalayak politik).
Dan tidak selamanya konsisten
dengan pemahaman aristoteles, pa mahfud MD telah melaksanakan berbagai strategi
komunikasi politik di kancah politiknya. berikut ulasan tentang komunikasi
menko polhukam.
Komisi III DPR RI
melaksanakan pemanggilan kepada komisi Koordinasi Nasional penangkalan serta
Pemberantasan aksi kejahatan Pencucian duit (komisi TPPU), kemarin, Rabu
(30/3/2023).
Menteri pemimpin segi Politik,
Hukum, serta Keamanan (Polhukam) Mahfud Md berlaku seperti pengarah komisi TPPU
serta Kepala PPATK Ivan Yustiavansertaa berlaku seperti Sekretaris komisi TPPU
tampak dalam rapat dengar pernyataan itu.
badan Komisi III Arsul luhur
berkata, ulasan hendak dituju buat mencari titik jernih kontroversi negosiasi
itu. terutama antara pemandu panitia serta bagian panitia tidak selaras dalam
menguak negosiasi itu.
"Pengarah panitia
mengujarkan pemberitahuan, bagian komitenya kan kemarin di Komisi XI terkejut.
Nah sehingga tetap ini menyangkut koordinasi departemen serta institusi,"
ujar Arsul kali ditemui di kantor Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Menteri pemimpin segi Politik,
Hukum, serta Keamanan Mahfud MD berterus terang sedia buat mencurahkan dengan
cara terang-terangan, di hadapan para parlemen parlemen minggu ini.
Sebelumnya, Mahfud yang jua
sekalian pengarah komisi Koordinasi Nasional penangkalan serta Pemberantasan
aksi kejahatan Pencucian duit (komisi TPPU) memohon, Komisi III DPR tidak
mengundur lagi unsertagannya kepada dirinya.
"Bismillah. Mudah-mudahan
Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang aku, Menko Polhukam/Ketua
KNK-pp-TPPU. aku telah sedia tampak," jelas Mahfud via akun Twitter
@mohmahfudmd, diambil Kamis (30/3/2023).
Rapat serta berjalan dengan
panas dan penuh perbincangan. sampai-sampai, rapat tuntas nyaris tengah malam.
selaku keterangan jalannya rapat itu, selanjutnya ini 5 sinaran perhatian
'hangat' terikat dengan hasil rapat Komisi III DPR dan komisi TPPU.
Sebelumnya, Mahfud MD
meyakini bahwa transaksi mencurigakan tersebut merupakan hasil dari pencucian
uang, yang dinilai lebih berbahaya dari korupsi. Dalam rapat kerja
dengan Komisi XI, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari data transaksi Rp
349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3.3
triliun. Itu pun merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai
termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli
harta untuk kurun waktu 15 tahun yang telah ditindaklanjuti. Kemudian, terdapat
surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam
Rangka mutasi Promosi
«Jadi yang benar-benar
berhubungan 3,3 triliun periode 2009-2023. Seluruh transaksi debit kredit
pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual
beli aset, jual beli rumah, itu Rp 3,3 triliun,» kata Sri Mulyani. Mahfud
Md membuka secara gamblang rincian data transaksi janggal di Kementerian
Keuangan yang ia sebut sebanyak Rp 349 triliun.
Jauh lebih banyak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp
3 triliun. «Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp 3
triliun, yang benar Rp 35 triliun,» kata Mahfud. Yang kedua adalah
transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian
Keuangan dan pihak lain sebesar Rp 53,82 triliun. «Itu transaksi keuangan
terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang
belum diperoleh data keterlibatannya sebesar Rp 260 triliun, Sehingga
jumlahnya Rp 349 triliun fix. »
Komunikasi politik dengan
model aristoteles merupakan model komunikasi yang paling klasik dalam ilmu
komunikasi. Model klasik ini lebih berorientasi kepada pidato terutama pidato
yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain.
Sehingga model ini pun disebut
pula sebagai model retorikal atau retosi yang saat ini, dikenal sebagai
komunikasi politik. Dalam model komunikasi politik aristoteles terdapat tiga
bagian dasar komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message,
pendengar atau listener.
Model aristoteles ini memiliki
kekurangan karena, model ini adalah model pertama dari komunikasi politik.
Dalam model ini, komunikasi dianggap sebagai suatu fenomena yang statis dan
hanya fokus pada komunikasi yang memiliki tujuan untuk membujuk seseorang agar
menerima pendapat dari pembicara.
Begitupun komunikasi yg di
pakai oleh pa Mahfud MD di rapat DPR dengan gaya clasic dalam ilmu konikasi dan
gaya ini dapat memberikan pengaruh kepada orang lain contohnya DPR di rapat
tersebut, selain itu pa mahfud menggunakan model retorika atau retosi dan gaya
inilah yg di anggap sesuatu fenomena yg statis dan hanya fokus pada komunikasi
yg memiliki tujuan untuk membujuk seseorang agar menerima pendapat dari
pembicara
Kelemahan lain dari model
aristoteles adalah model ini tidak memperhitungkan komunikasi non verbal untuk
mempengaruhi orang lain. Meski memiliki kelemahan, model ini menjadi inspirasi
untuk ilmuwan lain mengembangkan model-model komunikasi yang lebih modern.